Essai Reflektif

Revolusi Birokrasi

            Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sosok yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik melalui pengabdiannya kepada negara. Namun, pada kenyataannya PNS dikenal dengan citra kemalasan oleh masyarakat. Berbagai ujaran negatif terdengar dari rakyat kelas menengah ke bawah yang memandang ketidakadilan terhadap tunjangan gaji yang diterima. Padahal pekerjaan pegawai honorer sama atau bahkan lebih berat dari PNS. Penyalahgunaan wewenang merebah menjadi kontroversial di berbagai kalangan. Di samping itu, berbagai upaya pun dicanangkan demi menepis citra negatif tersebut mulai dari pelaksanaan diklat prajabatan sampai ke rekrutmen pejabat bersih demi mencetak PNS yang disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

            Menurut data yang telah dilampirkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia melebihi 255 juta jiwa dan 1,7% diantaranya berstatus PNS. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 1,7 PNS yang bertanggung jawab melayani 100  masyarakat. Sedangkan kita sangat jauh tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Laos yang memiliki rasio 12%, 4%, dan  2,6%. Namun, hal ini tidak bisa menjadi acuan bahwa suatu negara dikatakan ideal atau tidak dengan hanya melihat jumlah PNS yang ada. Namun, dari kinerja PNS-lah publik dapat menilai kinerja birokrasi di sebuah negara. Apabila suatu birokrasi dan pemerintah cenderung tidak dapat memaksimalkan kinerjanya, maka birokrasi tersebut dapat langsung diklaim sebagai suatu birokrasi yang buruk. Wajar saja, hal ini dapat terjadi karena PNS yang berada di lapangan dan menjadi teknisi dalam kehidupan sehari-hari.

            Beberapa bulan terakhir ini Indonesia disibukkan dengan perekrutan CPNS, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, tahun ini terdapat 215.000 PNS yang pensiun  sehingga kebutuhan CPNS tahun ini mencapai lebih dari 238.000 orang yang nantinya akan disebar untuk instansi pusat dan daerah. Rekrutmen CPNS tahun ini didominasi tenaga pengajar, kesehatan, dan tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastuktur sesuai dengan program Nawacita. Rekrutmen tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu penggunaan sistem ranking dengan basis komputer sebagai teknologi. Semua peserta dapat melihat hasil nilai yang diperoleh secara langsung sehingga tidak ada kemungkinan kecurangan seperti pemalsuan nilai atau ranking yang pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah pun berusaha untuk membenahi dan memperketat peraturan agar dapat mencetak CPNS yang disiplin dalam pengabdiannya. Untuk itu semua pihak mengharapkan agar PNS yang terpilih dapat benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

            Menjadi seorang PNS adalah pekerjaan yang dapat menjamin masa depan, khususnya seseorang yang telah berkeluarga. Pekerjaan ini juga menjadi idaman bagi sebagian orang. Penghasilan bulanan yang tetap membuat PNS untuk tidak perlu khawatir jika tidak berpenghasilan karena kondisi tertentu. Sebagai tambahan adanya tunjangan pensiun, jaminan kesehatan, serta jaminan karir membuat PNS tidak khawatir untuk memikirkan masa tua nanti.  Selain itu, PNS juga memiliki jam kerja yang stagnan yaitu 8 sampai 9 jam per hari dan bersedia untuk ditempatkan di berbagai daerah dalam lingkup NKRI. Sementara itu Surat Keterangan pengangkatan atau biasa disebut sebagai SK PNS dapat dijadikan jaminan meminjam uang di bank. Oleh karena itu, tidak heran jika PNS baru dapat langsung membuat rumah serta dapat membeli alat transportasi seperti mobil dan motor karena mereka pasti akan dapat membayar cicilan setiap bulannya.

            Di sisi lain, topik hangat yang sedang membuming baru-baru ini adalah pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kelak diharapkan dapat menjadi solusi dari kontroversial yang memuncak. Kebijakan ini membuka peluang bagi tenaga honorer yang sudah berjuang lama, tetapi tidak dapat menjadi PNS karena beberapa faktor. Solusi inilah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menjernihkan keadaan yang sedang keruh. Kuota yang disediakan sebanyak 75.000 kursi. Semua fasilitas dan jaminan dari PPPK ini dijanjikan sama persis dengan PNS. Laporan terbaru menyebutkan, proses penerimaan PPPK ini diperkirakan akan mulai berlangsung pada Februari 2019. Dengan demikian solusi terbaik bagi peserta yang belum berhasil menjadi PNS dapat mengambil langkah ini dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.